Gegap gempita pesta demokrasi mungkin sudah surut, mungkin masih banyak yang euforia namun mungkin juga ada yang berkecil hati sebagai konsekwensi logis dari kekalahan para jagoan mereka.
Namun bagi aparatur negara semua itu tidak boleh berdampak terhadap kinerja. Diakui atau tidak sehebat apapun pemimpinnya jika aparat dibawahnya tidak mampu menterjamahkan visi yang sudah digadang maka jargon kampanye tinggal menjadi lagu nostalgia.
Untuk itu untuk mengawal visi pemimpin maka mereka harus dilengkapi dengan perangkat perencanaan. Sehebat apapun sebuah visi jika tidak dilengkapi dengan perangkat perencanaan maka bisa dipastikan bahwa visi itu hanya menjadi impian yang mengawan-awan dan tak akan pernah sampai ke bumi.
Mungkin hal inilah yang memicu Bappeda Kab.Bulukumba melaksanakan workshop penyusunan RENSTRA SKPD. Harus diakui pelaksanaan workshop ini sangat antisipatif sehingga dapat memberi signal kepada pemimpin baru kita bahwa aparatnya sudah sangat siap menyambut visi bahkan berbagai perubahan positif yang ditawarkan. Begitupula sangat jelas tergambar bahwa aparat bulukumba sangat siap baik dari segi kapasitas maupun dari segi kuantitas.
Menurut DR. Sultan Suhab,SE,MS pemateri workshop bahwa selama ini ada 2 (dua) dosa besar yang sering dipraktekkan oleh SKPD yaitu 1. Pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak tercantum dalam dokumen perencanaan (adanya program siluman), 2. Banyaknya program dan kegiatan yang tercantum di dokumen perencanaan namun tidak dilaksanakan oleh SKPD.
Lebih lanjut pemateri menuturkan bahwa tantangan utama dalam penyusunan dokumen perencanaan adalah:
1. Kemampuan SDM
2. Kerjasama TIM
3. DPRD
4. Data dan Informasi
Namun dari ke 4 permasalahan diatas pemateri banyak membahas point 3. Mungkin ini sudah menjadi pengalaman publik bahwa penganggaran dan penyusunan program sangat banyak dipengaruhi oleh lembaga negara tersebut, bahkan akibat masalah ini sangat gampang kita dengan istilah Dana Aspirasi.
Selain dari poin 3 pemateri juga membahas bagaimana kesiapan SDM di SKPD,bahkan menurut beliau selama ini bagian program yang membidangi perencanaan dan monev umumnya ditempatkan orang-orang tua yang secara indikator kinerja sudah susah mengikuti kecepatan perubahan. Beranjak dari masalah ini penulis tiba-tiba memperoleh "kode" bahwa para pengambil kebijakan harus bisa menempatkan orang sesuai dengan kemampuannya bukan berdasar dengan keinginan dan kedekatan
