Catatan Kaki 2023: Sektor Maritim Bulukumba Bersinar

 

Pada tahun 2023, dibawah kepemimpinan Bupati A. Muchtar Ali Yusuf dan wakil Bupati Andi Edy Manaf pembangunan di Bulukumba berkembang sangat pesat, bukan hanya sektor infrastruktur namun sektor lain juga ikut mengalami perkembangan signifikant, sebut saja sektor maritim, meski dalam amanat undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa kewenangan kelautan sudah menjadi domain pemerintah provinsi dan pusat, namun Pemerintah Kabupaten Bulukumba tidak pernah tinggal diam untuk memajukan sektor ini, mengingat warga Bulukumba sangat banyak menggantungkan hidupnya pada sektor maritim.

Bahkan pengelolaan sektor maritim Bulukumba lebih serius ditahun ini.   Dinamika sektor maritim sepanjang tahun 2023 terus menggelora seperti ombak di samudera dan pasang surut air laut di pantai. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Yusli Sandi, S.Kel, M.Si menjabarkan bahwa pengelolaan sektor maritim tahun ini dilakukan dengan lebih serius.  “Seperti terkait pelaksanaan program prioritas pembangunan kolam labuh dan program 1.000 rumpon.

Design Kolam Labuh

Pembangunan kolam labuh ini sebagai respon atas persoalan masyarakat nelayan yang kesulitan dalam mendaratkan hasil tangkapannya, dimana selama ini nelayan harus menunggu dulu air pasang untuk mendaratkan hasil tangkapannya karena area kolam labuh yang ada di muara sungai bialo sudah mengalami sedimentasi sehingga mengalami pendangkalan serius. Selain itu pembangunan kolam labuh untuk mengupgrade kapasitas kapal yang bisa bersandar, selama ini kapal yang bersandar hanya kapal-kapal yang berukuran 5 GT kebawah sementara proyeksi kapasitas kapal yang bisa bersandar setelah adanya kolam labuh bisa mencapai sampai 200 GT. Dengan kapasitas kolam labuh seperti itu, maka kapal-kapal besar akan bisa bersandar dan menjadi daya tarik bagi para pengusaha di daerah luar untuk mendaratkan hasil tangkapannya di Bulukumba. Dengan demikian terjadilah efek ikutan (multiplier effect) ke sektor lain baik itu usaha perdagangan maupun jasa. Apalagi jika melihat posisi geografis kolam labuh yang berlokasi di Kota Bulukumba dan berlokasi di bagian selatan Sulawesi sehingga berpotensi menjadi Hub perdagangan ikan wilayah timur dan barat Indonesia. Tidak hanya sampai disitu kolam labuh ini dapat menjadi katalis terhadap konektivitas maritim yang selama ini terasa mandek dan berdampak pada tingginya biaya logisitik perikanan yang terkenal dengan sifat produknya yang perishable (gampang rusak).

Program unggulan lainnya adalah program 1.000 rumpon, program ini bukan hanya berdampak ekonomis karena mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, namun memberi dampak humanis karena merubah paradigma penangkapan ikan yang selama ini terkesan masih berburu (hunting) berubah menjadi memanen (harvesting), dengan perubahan pola ini berarti juga mengangkat harkat nelayan kita dari nuansa primitif ke nuansa modern. Dengan adanya rumpon daerah penangkapan ikan nelayan menjadi lebih pasti karena mereka tidak perlu lagi mencari dimana posisi ikan berada namun hanya langsung menuju lokasi rumpon untuk memanen ikan. 

Selain dari 2 (dua) program prioritas diatas, Dinas Perikanan juga melaksanakan kegiatan lain untuk mendukung kapasitas SDM nelayan dan pembudidaya serta penyaluran sarana dan prasarana produksi seperti penyaluran bantuan perahu, alat tangkap ikan, alat navigasi, saprodi tambak, kolam ikan air tawar, sapra rumput laut dan lain-lain. Dengan kombinasi program tersebut pada tahun 2023 diproyeksi sumbangsih nilai produksi sektor perikanan ke perekonomian daerah mencapai 2,4 triliun.

Lebih lanjut Kepala Dinas Perikanan Bapak Kusnadi Kamal menyatakan bahwa untuk program 2024 dia akan langsung “tancap Gas” mengingat banyak program prioritas Bapak Bupati yang harus diselesaikan dari awal, seperti untuk pembangunan kolam labuh tahap II tetap membutuhkan dokumen-dokumen pendukukung seperti KKRL dan AMDAl sehingga dirinya akan mempressure segenaf staf yang ada di Dinas Perikanan untuk bergerak cepat dan tentu tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

JANGAN BERBURU IKAN LAGI TAPI PANEN IKAN DI LAUT

 

Design Pohon Laut

Di era modern seperti sekarang memang sudah tidak pantas rasanya kalau masih dilakukan aktivitas berburu. Aktivitas berburu ini sangat familiar dijaman primitif, dimana untuk mencari makanan para orang-orang primitif melakukan aktivitas berburu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perilaku berburu ini sudah lama ditinggalkan didaratan berganti menjadi aktivitas bercocok tanam yang sekarang kita kenal sebagai petani, namun sayangnya aktivitas ini belum ditinggalkan oleh nelayan di laut bahkan di era milenial sekalipun. Dalam melakukan penangkapan ikan mereka masih berburu ikan dan tidak mengetahui secara pasti dimana ikan harus ditangkap.

 

Sosialisasi Fishing Ground

Dengan sistem berburu seperti ini menjadikan profesi nelayan sangat tidak efektif karena memiliki penghasilan yang tidak pasti. Biaya operasional terutama bahan bakar juga tinggi dan tidak menentu tergatung dari seberapa cepat mereka menangkap ikan. Persoalan ini rupanya mampu diterjemahkan oleh Bupati dan wakil bupati Bulukumba pada visi misinya yang menempatkan program 1.000 rumpon sebagai salah satu program prioritas. Awalnya program ini banyak yang mencibir karena banyak kendala yang dihadapi seperti keterbatasan anggaran, kebiasaan masyarakat, konflik nelayan dan kendala regulasi. Namun dengan karakter kepempimpinan yang kuat akhirnya program ini berhasil berdampak sangat signifikant terhadap produksi perikanan tangkap di Bulukumba, terbukti dengan produksi perikanan tangkap yang mencapai 55.522,6 ton berhasil menempatkan Kabupaten Bulukumba sebagai produsen perikanan tangkap nomor 1 (satu) di Provinsi Sulawesi Selatan.

 

Design Rumpon Dasar

Menurut Plt. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba Hj. Hamrina Andi Muri,S.Pd,M.Si program 1.000 rumpon merupakan bukti kepedulian pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba terhadap nelayan, karena dengan program ini nelayan tidak perlu lagi berburu ikan namun hanya mengambil ikan di laut melalui rumpon-rumpon yang sudah di tebar dilaut. Program ini berhasil mengubah konsep penangkapan ikan dari berburu (hunting) ke memanen (Harvesting) ikan.

 

Untuk menerjemahkan program 1.000 rumpon yang merupakan program prioritas Bupati Bulukumba, maka menurut Yusli Sandi, S.Kel,M.Si Kepala Bidang Perikanan Tangkap, menuturkan bahwa program ini harus dilakukan penyesuain dan sedikit modifikasi untuk mengikuti regulasi dan kondisi ekosistem yang ada. Lebih lanjut kepala bidang perikanan tangkap menjelaskan bahwa secara regulasi ada pengaturan jarak antar rumpon dalam permenkp nomor 36 Tahun 2023 tentang penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan terukur sehingga cukup sulit untuk mengadakan rumpon apung sebanyak itu jika hendak menempatkannya di perairan sekitar Bulukumba, karena tujuan dari penempatan rumpon ini adalah mendekatkan ikan ke wilayah perairan bulukumba.

 

Untuk itu, untuk mencapai tujuan mendekatkan dan memperbanyak populasi ikan di perairain sekitar Bulukumba, maka selain rumpon apung diperlukan banyak rumah ikan yang tidak hanya berfungsi untuk menarik ikan pelagis namun juga menarik ikan demersal serta berbagai biota lainnya yang lebih kompleks. Bahkan kepala bidang perikanan tangkap menjelaskan dalam acara Sosialisasi Fishing Ground (18/12/2023) bahwa saat ini dirinya sedang mengembangkan jenis rumpon baru yang dia sebut sebagai Rumpon Layang (Pohon Laut) yang berfungsi untuk menarik schooling ikan pelagis dan demersal sekaligus. Pohon laut ini akan menjadi hutan di tengah lautan sehingga tercipta ekosistem baru bagi biota laut dan berpotensi menjadi areal Fishing Ground (Area Tangkapan Ikan) baru, menariknya investasi untuk membuat 1 (satu) unit Pohon Laut hanya sebesar RP.511.000 sehingga sangat memudahkan bagi nelayan. Selain itu, Yusli menyiapkan konsep rumpon dasar yang nantinya akan berfungsi sebagai rumah ikan bahkan bisa berfungsi sebagai tempat memijah/berkembang biak dan berlindung bagi ikan-ikan. Rumpon dasar ini sudah diuji cobakan di herlang turungan beru.

 

Dengan berbagai program terobosan diatas, diharapkan Nelayan tidak perlu lagi mencari ikan tapi memanen ikan di laut. Selain dari pembuatan Fishing Ground buatan berupa rumpon dan rumah ikan, Dinas Perikanan juga menerapkan sistem pencarian ikan menggunakan data citra satelit yang direlay langsung dari hasil analisis BROL (Balai Riset dan Observasi Laut) yang dideminasi melalui Group WA dan media lainnya, program pencarian ikan melalui data citra satelit ini kami sebut sebagai CECAR (Cara Cerdas Cari Ikan).

Cara Millenial Memberdayakan Nelayan (BERNAS)

Sosialisasi BERNAS

Kabupaten Bulukumba merupakan wilayah yang sangat identik dengan kemaritiman, disetiap aspek kehidupan masyarakat umumnya terpaut dengan aktifitas maritim. Hal ini karena Kabupaten Bulukumba memiliki panjang garis pantai sepanjang 128 km, panjang garis pantai ini menempatkannya sebagai salah satu kabupaten dengan garis pantai terpanjang. Selain itu adalah industri pinisi merupakan sebuah bukti sejarah yang menggambarkan bagaimana masyarakatnya sangat piwai dalam membuat perahu dan melaut.

Selain itu Kabupaten Bulukumba merupakan produsen terbesar perikanan tangkap di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebesar 55.522,6 ton, produksi ini bahkan memberi nilai produksi sebesar Rp. 1.358.701.978.000 (Satu Trilyun Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Milyar Tuju Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Namun demikian, meskipun produksi tersebut cukup besar, namun nelayan penduduk miskin masih sangat tinggi yaitu sebanyak 2.665 orang dari 18.020 orang nelayan dan pembudidaya di Bulukumba. Angka kemiskinan ini sangat tinggi yaitu sebesar 14,7%. Kondisi kemiskinan nelayan dan pembudidaya ini tentu sangat paradoksal dengan potensi yang ada.

Salah satu penyebab utama dari persoalan diatas adalah karena upaya pemberdayaan nelayan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan belum maksimal, bantuan yang disalurkan ke masyarakat masih rawan tidak tepat sasaran, padahal bantuan kepada masyarakat nelayan ini sangat diharapkan mampu menjadi faktor pengungkit dalam peningkatan kesejahteraan.  Adapun indikator tidak tepat sasaran beberapa diantaranya adalah bantuan tidak diterima oleh nelayan, nelayan penerima bantuan dobel atau berturut-turut, bantuan yang diberikan tidak sesuai kebutuhan dan tidak adanya pengurutan penerima bantuan sesuai dengan tahun usulan.

Selain dari penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran, penyebab lain dari persoalan diatas adalah kapasitas SDM nelayan dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan dimana saat ini mereka masih menggunakan cara-cara tradisional dalam melakukan penangkapan ikan. Begitupula animo berlembaga nelayan lebih banyak dipicu karena ketertarikan penerimaan bantuan pemerintah, bukan lahir dari kesadaran akan pentingnya kelompok perikanan dalam menggali informasi, menyatukan persepsi dan memasarkan hasil perikanannya.

Untuk itu untuk mengatasi persoalan diatas, diperlukan upaya yang sistematis dan integratif berupa upaya Pemberdayaan Nelayan secara Sistematik (BERNAS), upaya pemberdayaan ini merupakan upaya kolaboratif antas berbagai stakeholders, baik itu legislatif, eksekutif, NGO, kelompok nelayan dan penyuluh perikanan. Upaya ini juga merupakan kombinasi antara teknik online dan offline.

Penamaan BERNAS dipilih selain sebagai akronim dari pemBER NelAyan Sistematik juga bermaksud agar upaya ini dilakukan dengan bernas yang berarti berisi, dapat dipercaya atau berkualitas.Dengan adanya BERNAS ini diharapkan kedepan upaya pemberdayaan nelayan dapat dilakukan secara berkualitas dan berisi dalam upaya peningkatan kesejahteraan nelayan.

Inovasi BERNAS ini merupakan perwujudan dari Permenpanrb nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Selain itu Inovasi BERNAS ini untuk menerapkan amanat dalam undang-undang nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.

Adapun gagasan unsur inovasi yang diusulkan diantaranya :

1.    Menyediakan media pengiriman proposal bantuan secara online.

2.    Menyediakan data base proposal (jenis kebutuhan) nelayan secara sistem cloud.

3.    Menyediakan kamus usulan bantuan dinas perikanan.

4.    Menyediakan media diseminasi penerima bantuan dinas perikanan.

5.    Menyediakan media informasi untuk mengupdate pengetahuan dan skill nelayan.

6.    Menyediakan Tools berbasis NIK untuk mendeteksi profesi nelayan, jenis bantuan yang diperoleh dan nama kelompok masing-masing individu.

7.    Menyediakan tools untuk meranking usulan yang masuk berdasarkan tahun pengusulan.

8.    Menyediakan alat verifikasi online.

9.    Menyediakan media interaktif sehingga nelayan bisa mengetahui status proposal mereka.

10. Menyediakan Pedoman Umum pendistribusian bantuan.

11. Menyediakan  sarana permodalan bagi nelayan.

12. Meningkatkan nelayan yang tergabung dalam kelompok perikanan.

13. Memperkuat kolaborasi dengan stakeholders

MENANGKAP RUMPUT LAUT

 

Profesi menangkap rumput laut mungkin kedengaran aneh, karena biasanya pemanenan rumput laut identik dengan budidaya, namun profesi menangkap rumput laut nyata adanya. Dalam sebuah wawancara singkat pada nelayan penangkap rumput laut di pesisir pantai merpati beberapa waktu lalu, ditemukan fakta menarik bahwa baru sekitar  pantai merpati saja sekitar 20 orang di wilayah ini hidup dengan melakukan penangkapan rumput laut. 

Dalam melakukan usahanya mereka tidak perlu untuk menurunkan bentangan rumput laut, namun hanya mengambil rumput laut yang hanyut diperairan pantai. Rumput laut tersebut kemudian dikumpul kedalam keranjang pengumpul yang mereka siapkan. Adapun penghasilan rata-rata harian dari mengumpul rumput laut adalah sekitar 1 - 2 kg per orang jika dikonversi ke rupiah bisa mendapatkan Rp.50.000/Hari (harga rumput laut saat ini Rp.25.000 - Rp.27.000), penghasilan tersebut mungkin kedengaran sedikit namun perlu diingat bahwa usaha ini sama sekali tidak memerlukan modal, mereka hanya berjalan dipinggir pantai sembari menunggu rumput laut hanyut ke pinggir.  

Dari profesi ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa rezeki itu sudah dihamparkan oleh sang Pencipta, sisa manusia yang menyikapi bagaimana cara mencarinya, karena sudah terbukti bahwa usaha tanpa modal sekalipun bisa menopang kehidupan seseorang. Hal ini sebenarnya sudah disampaikan sang pencipta dalam Al Quran Surah Hud Ayat 6:

Wa mā min dābbatin fil-arḍi illā ‘alallāhi rizquhā wa ya’lamu mustaqarrahā wa mustauda’ahā, kullun fī kitābim mubīn.

Artinya: “Dan tidak satupun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).”

PENERAPAN PENANGKAPAN IKAN TERUKUR CARA BIJAK MENGEKSTRASI SUMBERDAYA

 

Semarang - Kementerian Kelautan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap telah mengumpulkan Dinas Kelautan dan Perikanan seluruh provinsi dan Kab/Kota baik melalui offline maupun online, untuk Kabupaten Bulukumba sendiri dihadiri secara daring oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap Yusli Sandi,S.Kel,M.Si. Pertemuan itu dilakukan untuk membahas mengenai kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT).

Pertemuan dilaksanakan dalam rangka memperkuat kerja sama dan sinergi para pemangku kepentingan khususnya antara pemerintah pusat, daerah, dan akademisi. Ada sejumlah rumusan yang disepakati dalam pertemuan tersebut.

Pertama, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi serta seluruh peserta mendukung Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur serta siap berkontribusi dalam penyusunan peraturan turunannya dalam rangka menjawab 3 (tiga) tujuan utama.

Yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pemerataan pembangunan dan pengembangan ekonomi lokal; menjaga keberlanjutan sumber daya ikan; serta penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.

Kedua, Akan dilakukan analisis dan evaluasi terhadap keberadaan kapal penangkapan ikan, antara lain melalui gerai perizinan, pelaksanaan survei, dan desk study (studi literatur). Ketiga, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi bersepakat mendorong agar Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk memastikan ukuran gross tonnage kapal.

Keempat, dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur dan penarikan PNBP sumber daya alam perikanan pasca produksi, perlu dilakukan pengumpulan data kapal perikanan dan data nelayan serta pelaku usaha penangkapan ikan secara rinci by name by address.

"Kelima, Pemerintah Pusat dan Daerah perlu bersinergi dan segera mengimplementasikan

perizinan berusaha penangkapan ikan berbasis kuota sebagaimana mandat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur," lanjut keterangan itu.

Pemerintah Provinsi bersepakat untuk melakukan migrasi perizinan kapal perikanan yang selama ini beroperasi di atas 12 mil dan menggunakan izin daerah menjadi izin pusat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Langkah yang perlu dilakukan antara lain gerai perizinan berusaha penangkapan ikan dan pelayanan buku kapal perikanan di daerah, setelah mendapat usulan jumlah kapal perikanan dari masing-masing Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.

Kemudian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi akan melakukan identifikasi dan melaporkan nama pelabuhan perikanan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang diusulkan sebagai pelabuhan pangkalan PNBP Pascaproduksi dan/atau nominasi pelabuhan pangkalan penangkapan ikan terukur (PIT). Data dimaksud akan disampaikan melalui surat resmi kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dilengkapi dengan data dukung yang memadai.

Keputusan lainnya juga disepakati berkaitan dengan kerja sama anggaran untuk pengembangan Kampung Nelayan Maju, kerja sama antara pemerintah antara Universitas dan pemerintah, hingga mendata permasalahan masing-masing zona penangkapan

BUKAN HANYA PAHLAWAN PROTEIN TAPI NELAYAN JUGA ADALAH PENYELAMAT NYAWA

 

Penyelamatan Penumpang KMP Royce 1

 

Tentu kita semua prihatin dengan kejadian nahas yang menimpa penumpang dan crew KMP Royce 1 hari sabtu tanggal 5 mei 2023 lalu, dimana kebakaran melanda kapal tersebut setelah 40 menit lepas jangkar dari dermaga III pelabuhan merak. Namun ada fakta menarik dibalik kejadian tersebut, sebelum para tim rescue berdatangan untuk melaksanakan pertolongan kepada para penumpang, nelayanlah yang sampai pertama kali di lokasi kejadian dan melakukan aksi pertolongan kepada para penumpang. Berkat nelayan ini para penumpang yang nekad terjun ke laut karena kesulitan bernafas akibat kepulan asap dapat diselamatkan karena nelayanlah yang sampai pertama kali di titik lokasi dan melakukan aksi pertolongan.

Kejadian seperti ini sudah sering kali terulang dimana setiap ada kecelakaan di laut maka nelayan yang pertama kali sebagai penyelamat. Dari kejadian ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa ada fungsi lain yang selama ini terabaikan dari nelayan yaitu fungsi penyelamatan dan fungsi occupancy di perairan perbatasan. Di wilayah perairan perbatasan nelayan sebagai pagar terdepan negara dalam mengawal wilayah otoritas negara, mengingat kapal patroli negara sangat terbatas sehingga tidak mampu mencover semua wilayah perairan. Adalah nelayan yang kerap kali menjadi informan utama terkait pencurian ikan kapal asing ke pemerintah yang akhirnya ditindaklanjuti oleh aparat. Hal inilah yang menjadi penyebab perairan perbatasan yang ramai oleh nelayan Indonesia sangat jarang dimasuki oleh kapal-kapal asing.

Untuk itu kedepan perlu upaya pemberdayaan nelayan yang tidak hanya terbatas pada pemberdayaan terhadap aktifitasnya dalam menangkap ikan, tapi lebih dari itu nelayan bisa dimanfaatkan sebagai salah satu perangkat nergara dalam menjaga kedaulatan perairan dan tim rescue di perairan laut. Dengan ini perlu dipikirkan skema yang baik agar kapal-kapal nelayan ini bisa membantu negara dalam melakukan pengawasan di laut dan kapal siaga untuk mengantisipasi kecelakaan di laut. Tentu saja kapal-kapal nelayan yang diberi tugas tambahan tersebut diberikan insentif tambahan sehingga mereka tidak hanya mendapat pendapatan dari menangkap ikan di laut namun juga mendapat pendapatan dari tugas tambahannya dalam mengawal kedaulatan dan keselamatan di laut. Tentu saja dengan insentif tersebut negara juga berhak menempatkan personil di kapal nelayan yang bertugas untuk melakukan pengawasan.

Skema diatas mungkin kedengaran akan menambah beban negara, namun justru sebaliknya, skema ini  akan mengurangi beban negara karena negara tidak lagi mengeluarkan biaya operasional berupa BBM kapal patroli pengawasan, kapal patroli milik negara hanya cukup standby di perairan yang rawan sambil menunggu informasi dari nelayan. Dengan skema ini persoalan klasik yang selama ini dihadapi Indonesia dalam mengawal perairan bisa diatasi karena kapal-kapal nelayan ini tersebar diseluruh wilayah perairan. 

RAJA TUNA, DI UTARA ADA BITUNG KALAU DI SELATAN ADA BULUKUMBA

Penanganan Ikan Tuna KUB Ujung Tiro

Jika orang bicara ikan tuna yang banyak dikenal orang adalah Bitung yang berlokasi di Sulawesi Utara, industri tuna di bitung ini tampak lebih maju dibanding dengan wilayah lainnya di Indonesia. Hal ini karena wilayah ini ditopang oleh Pelabuhan Perikanan Samudera dan sekitar 60 industri perikanan skala besar dengan kapasitas produksi 1.000 ton per hari. Namun tentu produksi itu tidak hanya diproduksi oleh nelayan lokal, karena nelayan lokal hanya bisa mensuplai antara 300-350 ton/hari, adapun tambahan produksi harus diambil dari nelayan luar seperti nelayan morotai.

Namun ada wilayah lain yang luput dari perhatian, adalah Kabupaten Bulukumba yang berlokasi di ujung selatan pulau sulawesi, secara geografis juga tidak kalah potensial ketimbang Bitung karena berlokasi di laut flores yang juga merupakan salah satu alur migrasi tuna. Selain alur migrasi letak geografisnya juga mendukung untuk menjadi Hub antara bagian barat dan bagian timur Indonesia, sayangnya tidak ada pelabuhan perikanan yang memadai untuk wilayah Kabupaten Bulukumba. Inilah juga yang mendasari Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf sangat getol untuk mewujudkan pelabuhan perikanan representatif di Bulukumba.

Menurut Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba Yusli Sandi,S.Kel,M.Si, jika bicara produksi ikan ekonomis penting seperti TTC (Tuna,Tongkol,Cakalang), Bulukumba adalah rajanya di provinsi Sulawesi Selatan dimana pada tahun 2022 produksi ikan tuna sebesar 10.027,3 ton, cakalang 4.811,8 ton dan tongkol 5.144,8. Besaran produksi ini merupakan yang tertinggi di sulawesi selatan.

Dalam lawatannya melaksanakan pembinaan ke kelompok perikanan, penyuluh perikanan wilayah Kecamatan Bonto Tiro Bapak Amiruddin, menemukan bahwa KUB Ujung Tiro di Samboang Eka Tiro bisa menghasilkan ikan tuna dan cakalag 800 kg - 1 ton sekali melaut, durasi untuk satu trip melaut sekitar 1 minggu sehingga produksi untuk 1 (satu) unit kapal dalam sebulan sebesar 3,2 ton - 4 ton, jadi dengan dua unit armada yang mereka miliki maka produksinya sebesar 6 - 8 ton per bulan. KUB Ujung Tiro ini memiliki fasilitas yang cukup memadai, karena memiliki tempat handling ikan dan pendaratan ikan sendiri bahkan menjualnya langsung ke Makassar.       

Amiruddin menambahkan, bahwa meski KUB Ujung Tiro ini memiliki fasilitas yang baik namun masih banyak kendala yang dihadapi seperti sulitnya mendaratkan ikan pada saat surut sehingga untuk mendaratkan hasil tangkapan harus menunggu air pasang, ini tentu berdampak pada kualitas ikan yang semestinya lebih cepat untuk di handling di daratan dan dipacking untuk pengiriman. Akibat dari hal ini kualitas ikan menurun. Lambatnya proses dari penangkapan sampai ke pengiriman ini berdampak pada rendahnya harga ikan yang didapatkan, dimana ikan tuna tersebut hanya dihargai Rp.30.000/ Kg. 

Rendahnya harga ikan tuna ini dibenarkan oleh Kabid Perikanan Tangkap, menurutnya harga ikan tuna itu jangan disamaratakan seperti itu tapi dibagi berdasarkan grade sebagai berikut :

Grade A ukuran 100 - 170 cm dengan berat 30 - 70 Kg Rp. 150.000/Kg

Grade B ukuran 100 - 170 cm dengan berat 30 - 70 Kg Rp. 100.000/Kg

Grade C ukuran 100 - 170 cm dengan berat 30 - 70 Kg Rp.   75.000/Kg

* Harga diatas bisa berubah-ubah

Lebih lanjut Kabid Perikanan Tangkap menyampaikan, salah satu yang menyebabkan pengusaha menilai ikan nelayan dengan nilai yang rendah adalah nelayan belum memperhatikan aspek handling pasca penangkapan, nelayan hanya memperhatikan saat menangkap ikan namun setelah ikan ditangkap tidak ada lagi perlakuan, beberapa perlakuan biasanya ikan harus ditusuk dibagian kepala agar ikan mati dengan cepat dan insang ikan dikeluarkan agar ikan tidak cepat membusuk, begitu juga penyimpanan diatas kapal harus disimpan dengan suhu 0 derajat celcius atau minimal 4 derajat.

Untuk itu, menurut Amiruddin kedepan diperlukan penyediaan mini Cold Storage yang bisa menampung ikan minimal 2 ton dan akan digencarkan sosialisasi penanganan ikan diatas kapal.

Rumput Laut Cottoni Mulai Bangkit

Pendampingan Penyuluh pada Pembudidaya

Rumput laut euchema cottoni merupakan salah satu varietas unggulan dan bernilai ekonomis tertinggi saat ini diantara semua varian rumput laut. Cottoni (sebutan umum) bagi masyarakat ini merupakan sumber karagenan yang merupakan sumber bahan baku dari berbagai varian produk, baik itu produk kosmetik, obat-obatan dan makanan. 

Menurut Faizal Amdi Penyuluh Perikanan Kecamatan Bontobahari, dibanding dengan varian lain, rumput laut cottoni lebih mahal dari jenis rumput laut lainnya, kisaran harga rumput laut saat ini Rp.25.000-Rp.27.000/Kg, sementara jenis rumput laut lainnya yang juga sering dibudidayakan di laut adalah euchema spinosum (pemburu). Jenis pemburu ini harganya murah hanya sekitar Rp.4.000-Rp.5.000/Kg.

Namun demikian, meskipun budidaya rumput laut jenis Cottoni sangat menguntungkan namun dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir budidaya jenis ini mengalami banyak kendala, dimana terjadi wabah pemutihan rumput laut yang diduga ice-ice. Akibat wabah ini produksi rumput laut Kabupaten Bulukumba anjlok dari 206.087,6 Ton pada tahun 2021 menurun 8,1% di tahun 2022 menjadi 189.362,3 ton. Bahkan sebagian besar dari produksi di tahun 2022 tersebut didominasi dari jenis rumput laut pemburu, karena budidaya rumput laut jenis cottoni sulit untuk tumbuh sebagaimana mestinya. Hal ini memukul telak pada pembudidaya rumput laut, karena selain produksi anjlok nilai produksi juga semakin menurun karena harga jenis pemburu dinilai sangat murah.

Cerita pilu diatas mulai berbalik arah, pada awal april 2023 berkat kerja keras dari Penyuluh Perikanan dan Dinas Perikanan pelan tapi pasti wabah penyakit itu mulai bisa diatasi, rumput laut jenis Cottoni kembali mulai bergairah. Dengan modal bibit hasil kultur jaringan yang dibawah dari Balai Budidaya Air Payau Takalar budidaya cottoni digalakkan kembali. Melalui tangan dingin Faizal Amdi dan pantauan langsung Kabid Budidaya Perikanan Dani Susanto,S.Pi, pembudidaya didampingi sebaik mungkin dan meyakinkan mereka untuk percaya diri menebar cottoni kembali. Tentunya dengan panduan teknis yang memadai seperti perbaikan jarak tebar, peningkatan kedalaman bentangan (penenggelaman), teknik pemasangan bibit dan bentangan bahkan sampai tahap penjemuran dengan metode gantung semua diawasi secara ketat. Alhasil pembudidaya kembali sumringah karena mereka kembali berhasil membudidayakan cottoni.

Berdasarkan data dari Faizal Amdi penyuluh perikanan bonto bahari, kelompok juku ejayya di sapolohe sudah berhasil memproduksi 500 Kg/musim tanam dengan jumlah bentang 700. Produksi sebesar ini masih terhitung minim karena musim-musim sebelum wabah produksi untuk 700 bentang bisa mencapai 1 ton kering rumput laut. 

Lebih lanjut ichal sapaan akrab faizal amdi menjelaskan bahwa meskpun produksi belum kembali sedia kala namun saat ini belum ditemukan kendala berarti dalam aktifitas budidaya, perairan juga tampak jernih sehingga mendukung pertumbuhan rumput laut, adapun kendala kecil yang dihadapi hanya berupa arus yang cukup kencang yang berakibat pada putusnya tali bentangan. Namun kendala putusnya tali bentang ini bisa diatasi dengan panen parsial karena bentangan yang berat bisa menahan arus,' tambah ichal.   

MENGINTIP LEBIH DEKAT PROMINA, INOVASI YANG TEMBUS TOP 30 KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK PROV. SUL SEL 2023

   Kenapa diperlukan PROMINA?

Bantuan Pemerintah merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat demi meningkatkan posisi tawar (bargaining position) sehingga memiliki akses dan kemampuan untuk mengambil keuntungan timbal balik dari bantuan pemerintah yang diberikan. Peningkatan kapasitas masyarakat ini penting agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka secara mandiri. Namun demikian, dengan sistem manual yang diterapkan selama ini ternyata tidak semua masyarakat (nelayan) mengetahui bahwa ada bantuan yang disalurkan oleh OPD secara rutin tiap tahunnya. Begitupula nelayan yang sudah mengetahui sekalipun informasi bantuan ini cenderung masih kesulitan karena mereka masih harus mengantar proposal mereka ke dinas perikanan sehingga memerlukan biaya dan waktu dimana nelayan biasanya pergi melaut dan tidak punya kesempatan untuk datang ke kantor.

 

Untuk itu menurut Drs. Asrar A. Amir Kepala Dinas Perikanan, mengatakan bahwa dengan lahirnya PROMINA nelayan tidak perlu lagi ke kantor dinas perikanan untuk mendapatkan bantuan, mereka cukup mengakses www.kelautanperikanan.info dan mengupload semua persyaratan yang diminta dalam form. Ini tentunya sangat menguntungkan nelayan karena mengurangi biaya, tenaga dan waktu serta tetap dapat dilakukan dimana saja.

 

Selain itu, dengan sistem proposal manual maka penatausahaan proposal di dinas perikanan masih terkendala karena proposal yang masuk hanya disimpan diatas meja atau dalam lemari sehingga rawan hilang jika disimpan dalam waktu yang lama.

 

Untuk itu untuk menjamin keseteraan akses, transparansi dan efisiensi penyampaian proposal maka diperlukan terobosan baru berupa transformasi digital dimana untuk pengusulan proposal tidak perlu lagi disampaikan secara manual. Proposal dan informasi jenis bantuan cukup diakses melalui platform digital dengan menggunakan gadget yang sudah umum dimiliki oleh masyarakat sekarang yaitu HP android.

 

Adapun sasaran dari PROMINA adalah kelompok masyarakat terdiri dari nelayan, pembudidaya serta pengolah dan pemasar ikan sebagai objek penerima bantuan pemerintah. Selain itu PROMINA ini meningkatkan validitas bagian perencanaan di OPD karena melalui aplikasi ini usulan bantuan yang diusulkan oleh masyarakat teridentifikasi dengan baik.

 Apa itu PROMINA?

Inovasi PROMINA (Proposal Masyarakat Interaktif untuk Nelayan) diterapkan karena adanya kondisi kekurangan sistem pendistribusian bantuan di Dinas Perikanan. Pendistribusian bantuan kerap kali mendapat keluhan dari masyarakat karena proposal permintaan bantuan dari mereka sering hilang dalam pengarsipan dinas dan lambatnya respon dinas dalam memberikan informasi terkait status proposal mereka yaitu ditolak atau diterima. Proses penetapan calon penerima bantuan juga dikeluhkan kurang transparan dan tidak berkeadilan karena kelompok perikanan yang ditetapkan sebagai penerima tidak disebarluaskan ke khalayak umum.

Selain itu, menurut Kasubag Program Dinas Perikanan Muhammad Hanis,S.Pi kebutuhan jenis bantuan yang dibutuhkan oleh nelayan belum teridentifikasi dengan baik karena pada saat musrenbang nelayan tidak memiliki kapasitas untuk meyakinkan fasilitator dan peserta musrenbang untuk menjadikan usulan sektor perikanan menjadi usulan prioritas. Dengan adanya inovasi PROMINA usulan nelayan kini mudah teridentifikasi karena rekapitulasi usulan dari PROMINA jauh lebih spesifik dan betul-betul diisi sesuai kebutuhan mereka.

Tujuan Inovasi PROMINA

Adapun tujuan PROMINA sebagai berikut :

1.    Memberikan akses yang setara kepada semua nelayan & pembudidaya untuk mengusulkan dan   memperoleh bantuan dari Dinas Perikanan.

2.    Menjamin pendistribusian bantuan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.

3.    Tersedianya media interaktif bagi nelayan & pembudidaya dalam mengajukan usulan bantuan dan  terwujudnya tranparansi dan asas keadilan dalam penyaluran bantuan di Dinas Perikanan

 Keunikan Inovasi PROMINA

Menurut Kepala Bidang Perikanan Tangkap sekaligus sebagai Inovator Yusli Sandi,S.Kel, M.Si, ada beberapa keunikan dari  PROMINA yaitu tidak memerlukan biaya karena disusun oleh SDM yang ada di Dinas Perikanan sehingga tidak bergantung pada pihak pengembang aplikasi dan APBD.

PROMINA mudah dibuat sekaligus mudah direplikasi oleh siapapun karena menggunakan blog/web sederhana dengan memadukan form aplikasi tanpa pengkodean bahasa program.

PROMINA tidak perlu di Instal di HP namun tetap diakses melalui HP android hal ini untuk memudahkan masyakat yang memiliki keterbatasan memori HP agar tetap bisa mengaksesnya.

Asas aksesibiltas, transpransi dan keadilan pendistribusian bantuan lebih terjamin, karena informasi bantuan di OPD bisa diakses dimana saja, kelompok terpilih dipublikasikan secara online untuk transparansi serta penerima bantuan diseleksi berdasarkan urutan waktu dan kriteria secara jelas sehingga asas keadilan terjamin.

Dapat menjadi acuan bagi bagian perencana di OPD karena PROMINA ini menghasilkan data base rekapitulasi usulan langsung dari masyarakat, berdampak  pada alokasi kegiatan dalam DPA OPD betul-betul merupakan kebutuhan masyarakat bukan hanya kebutuhan hasil analisis oleh dinas yang belum tentu sesuai keinginanan masyarakat.

Apa yang Baru di Inovasi PROMINA?

Lebih lanjut Yusli menuturkan bahwa PROMINA mentransformasi secara digital pola pendistribusian bantuan, dimana sebelum PROMINA proposal harus diserahkan secara manual, sementara dengan PROMINA proposal menggunakan sistem online yang lebih efektif, untuk mengakses cukup scan barcode yang disiapkan atau diakses melalui laman www.kelautanperikanan.info. Sistem ini mengurangi tenaga,biaya dan waktu serta menjamin penyimpanan proposal karena dilakukan dengan sistem Cloud.

Barcode untuk mengakses PROMINA

 Apa Hasil yang diperoleh Setelah Penerapan PROMINA?

Inovator kembali menyampaikan bahwa PROMINA telah membawa bayak perubahan sebagai berikut :

a.    Hasil yang diperoleh

Inovasi PROMINA berhasil meningkatkan produksi dan nilai produksi perikanan tangkap, hal ini karena pendistribusian bantuan lebih tepat sasaran. Hanya masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan yang bisa mendapatkan bantuan pemerintah, sehingga alat produksi yang disalurkan betul-betul digunakan untuk peningkatan produksi perikanan. Berbeda jika penerima bantuan bukan nelayan maka alat produksi yang dibagikan berpotensi tidak terpakai bahkan hanya dijual, akibatnya bantuan yang disalurkan tidak akan berdampak pada peningkatan produksi.

Adapun trend produksi perikanan tangkap yaitu tahun 2021 sebesar 53.860,1 ton dengan nilai produksi sebesar Rp. 1.357.954.950.000 (Satu Triliun Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan pada tahun 2022 meningkat 3% menjadi 55.522,6 ton dengan nilai produksi sebesar Rp. 1.358.701.978.000 (Satu Triliun Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Peningkatan produksi ini juga sejalan dengan survey dampak sosial ekonomi yang dilakukan secara online pada kelompok penerima bantuan tahun 2022, dimana berdasarkan rekapitulasi terjadi peningkatan pendapatan nelayan rata-rata 16,8% setelah mendapatkan bantuan melalui PROMINA. Bahkan dari survey untuk penerima bantuan perahu fiber ada yang merasakan peningkatan pendapatan sampai 33%.

 

Survey Dampak Ekonomi via Online

b.    Dampak Pelaksanaan PROMINA

  Selain itu PROMINA  juga berdampak kepada mindset masyarakat terhadap urgensi berkelompok, selama ini masyarakat berfikir bahwa berkelompok itu tidak membawa manfaat, namun setelah penerapan PROMINA mindset tersebut dapat diubah, dimana terbukti sebelum adanya PROMINA (tahun 2020) jumlah kelompok perikanan yang teregistrasi sebesar 452 kelompok dan setelah penerapan PROMINA (tahun 2022) kelompok perikanan yang teregistrasi melonjak 91% menjadi 867 kelompok.

     PROMINA juga berdampak terhadap peningkatan literasi bantuan kepada masyarakat, karena memberi informasi secara utuh jenis-jenis bantuan yang disalurkan di Dinas Perikanan, menyebabkan jenis bantuan yang diusulkan masyarakat semakin bervariasi.

Anggapan bahwa Dinas Perikanan memiliki wilayah kerja hanya di wilayah pesisir berangsur-angsur dikurangi, dimana sebelum PROMINA pengusul bantuan selalu berasal dari masyarakat pesisir namun setelah penerapan PROMINA usulan sudah merata di semua kecamatan termasuk kecamatan non pesisir.

PROMINA bahkan berhasil mencegah penerima manfaat  yang dobel, karena mencegah individu untuk tergabung dalam lebih dari satu kelompok. Jika individu tergabung lebih dari satu kelompok mereka berpotensi menerima dobel bantuan atau satu individu menerima lebih dari satu jenis bantuan dalam waktu yang bersamaan. Adapun cara mendeteksinya adalah pendeteksian melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK), jika ada NIK yang sama dengan anggota kelompok lain maka  dikeluarkan dari daftar calon penerima bantuan.

Tools di PROMINA untuk melacak nelayan via NIK

Bagaimana cara mengukur keberhasilan dan kendala dalam Pelaksanaan PROMINA?

Untuk melihat keberhasilan inovasi PROMINA dilakukan penilaian/asesmen melalui monitoring dan evaluasi (MONEV). Monev ini dilaksanakan dalam dua metode yaitu metode online dan metode offline. Metode online dilakukan untuk melihat dampak ekonomi yang dihasilkan dengan menyiapkan form evaluasi di laman www.kelautanperikanan.info. Form ini untuk menggali sejauh mana bantuan yang sudah diberikan memberi manfaat ekonomi terhadap keluarga penerima manfaat. Adapun identitas pengisi form tetap kami tampilkan karena form ini bukan merupakan survey kepuasan masyarakat namun hanya sebagai wadah untuk mengetahui hasil ekonomi yang didapatkan setelah menerima bantuan, sehingga pengisi form tidak akan merasa diintervensi  dan mereka mengisi form sebagaimana kondisi yang sebenarnya.

Untuk MONEV offline dilakukan secara berkala, yaitu setiap semester oleh tim monev untuk melihat apakah bantuan tersebut betul-betul dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Selain itu tim monev juga menggali kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat dalam menjalankan usahanya.

Monev offline

Dari hasil asessment yang sudah dilakukan berupa monev semeteran, salah satu kendala yang dihadapi dalam implementasi PROMINA ini adalah keterbatasan sebagian nelayan dan pembudidaya dalam pengoperasian sistem teknologi informasi, dimana untuk memasukkan proposal mereka harus mengakses terlebih dahulu halaman web sehingga membutuhkan sedikit keterampilan dalam hal IT. Namun demikian kendala ini bisa diatasi karena Dinas Perikanan memiliki penyuluh perikanan di semua kecamatan untuk membantu dan mendampingi nelayan dalam mengakses PROMINA.

Apakah Layak PROMINA diadaptasi atau diterapkan di OPD lain?

Dengan penuh keyakinan Inovator mencoba meyakinkan publik dengan mengatakan bahwa Inovasi ini layak untuk direplikasi karena merupakan salah satu inovasi terbaik yang masuk dalam TOP 30 lomba Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023. Meskipun inovasi ini tidak tergantung pada pembiayaan namun dampaknya sangat signifikan terhadap kehidupan nelayan, karena hak akses, kesetaraan, keadilan dan transparansi betul-betul terjaga menyebabkan nelayan mendapatkan benefit yang luar biasa dan berdampak pada kondisi perekonomian yang tentunya  berdampak pula terhadap kondisi perekonomian daerah, hal ini terbukti perikanan tangkap pada tahun 2022 berkontribsi sebesar Rp.1.358.701.978.000 (Satu Triliun Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) atau berkontribusi sebesar 21,25% dari PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan berdasar harga berlaku yaitu sebesar Rp.6.394.119.860.000. Kontribusi sub sektor perikanan ini baru memperhitungkan bidang perikanan tangkap belum memperhitungkan bidang lainnya.

Untuk OPD yang mempunyai tupoksi untuk mendistribuskan bantuan sangat memungkinkan untuk mereplikasi PROMINA, karena OPD lebih mudah mengidentifikasi jenis-jenis bantuan yang langsung berasal dari masyarakat dan memudahkan dalam merekapitulasi daftar kebutuhan masyarakat sehingga semua jenis bantuan yang diserahkan terjamin tepat sasaran dan sesuai kebutuhan.

Selain itu, meskipun PROMINA ini terkesan menggunakan teknologi IT dalam implementasinya, namun program ini sangat mudah direplikasi oleh OPD lain karena teknologi yang digunakan sangat mudah seperti penggunaan blog/web sederhana dan pengkodean form melalui aplikasi form yang sudah tersedia tanpa perlu menyusun sendiri bahasa program berbasis visual basic dan sebagainya.

Apa Harapan PROMINA kedepan?

Harapan kami semoga PROMINA menjadi trigger bagi para calon inovator di semua OPD. Selama ini banyak teman-teman yang berfikir bahwa untuk memulai sebuah inovasi dibutuhkan biaya yang tidak sedikit sehingga ini menjatuhkan semangat mereka untuk berkreasi demi sebuah perubahan, padahal potensi dari para inovator di OPD sangat besar, Cuma semangat mereka terkadang surut ketika dihadapkan dengan permasalahan pembiayaan ataupu kurangnya dukungan dari lingkungan kantor masing-masing. PROMINA dengan segala keterbatasannya, telah membuktikan bahwa meskipun Inovasi ini sama sekali tidak berbiaya namun tetap mampu masuk dalam jajaran elit TOP 30 KIPP Sul Sel.