Maraknya penyelundupan seperti Narkoba yang mencapai 1,6 Ton melalui laut merupakan salah satu alarm bahwa pengelolaan laut tidak melulu bicara perikanan,perhubungan, energi dan sumber - sumber ekonomi lainnya. Namun ada isu yang lebih besar yaitu isu KEDAULATAN. Isu kedaulatan ini pula yang membuat menteri kelautan dan perikanan RI ibu Susi Pujiastuti sangat gencar dalam memberantas Illegal Fishing, dimana pelaku illegal fishing ini di dominasi oleh kapal - kapal asing dan tentu berpotensi menganggu kedaulatan kita di laut.
Boleh jadi kedaulatan kita di daratan terlihat begitu terjaga oleh aparat berwenang mengingat luas daratan yang lebih sempit dibanding lautan ditambah lagi tantangan yang ada di daratan tidak seperti tantangan yang ada di laut. Dilautan penjagaan akan mengalami beberapa rintangan seperti ganasnya ombak, ditambah lagi peralatan pengawasan teritorial laut yang sangat terbatas. Masih sering terdengar kabar bahwa kecepatan kapal pengintai kita di laut masih kalah cepat dibanding dengan kapal nelayan - nelayan tetangga seperti nelayan Thailand,Vietnam,Malaysia hingga China. Tentu kabar ini sangat miris karena kita jauh - jauh hari sudah memproklamirkan diri sebagai negara MARITIM.
Dengan luas laut Indonesia yang mencapai 3.302.498 Km2 dan luas daratan hanya sebesar 1.890.754 km2. Atau dengan kata lain bahwa luas daratan hanya 1/3 luas Indonesia sementara luas lautan sebesar 2/3 dari total luasan. Ditambah lagi dengan jumlah pulau yang mencapai 17.508 buah memberi isyarat bahwa pintu masuk ke Indonesia memang sangat banyak dan sangat luas, sehingga peluang penyelundupan barang bahkan manusia sangat besar dan nyaris tak bisa dijangkau oleh aparat yang ada.
Berdasarkan data dari infomiliter.com bahwa jumlah personil TNI Angkatan Laut kita hanya sebesar 75.000 personil dan 150 buah kapal laut yang aktif. Dengan jumlah armada seperti ini maka dalam penjagaan teritorial laut setiap kapal ini harus mengawasi seluas 22.016 km2. Tentu luasan cover laut seperti ini tak mungkin bisa dilakukan oleh kapal - kapal angkatan laut kita.
Sebenarnya dalam menjaga laut kita banyak institusi lainnya yang terlibat, seperti kepolisian, bea cukai bahkan kementerian kelautan dan perikanan. Pengawasan laut yang mereka lakukan berdasarkan tupoksi masing-masing. Namun demikan meski seluruh aparat diatas digabung masih saja kita keteteran dalam menjaga laut kita. Untuk itu diperlukan terobosan yang efektif untuk ikut menjaga kedaulatan laut.
Salah satu solusi untuk memperkuat kedaulatan laut adalah pelibatan NELAYAN dalam menjaga teritorial, karena nelayanlah saat ini yang senantiasa mengokupasi lautan tanpa henti. Nelayan adalah garda terdepan dalam pendudukan laut sementara aparat hanya berlayar secara acak dan tentunya jauh dari cukup dalam hal frekwensi. Keberhasilan aparat selama ini dalam menggagalkan penyelundupan lebih sering dilakukan di wilayah perairan yang ramai seperti di perairan dekat Batam. Namun bagaimana dengan perairan yang berlokasi di remote area?, atau pulau - pulau yang sukar dijangkau? apakah ada jaminan bahwa tidak ada selundupan yang lolos?. Untuk itu rasanya sudah saatnya melibatkan dalam menjaga perairan laut kita karena pelibatan nelayan bukan hanya efektif namun sangat efisien karena tidak ada dana pengawasan yang mesti dikeluarkan APBN. Untuk menjaga agar nelayan terus melaut maka pemerintah cukup jadi fasilitator saja. Beri mereka akses terhadap permodalan, ringankan biaya operasional mereka dengan memastikan bahwa BBM yang digunakan betul-betul harga subsidi, jaga lautnya dari penagkapan ikan illegal, dan beri mereka akses pasar. Dengan memperhatikan hal-hal dasar tersebut maka nelayan dipastikan akan tetap melaut dan bisa difungsikan dalam membantu menjaga kedaulatan laut kita.
Pelibatan nelayan dalam penjagaan teritorial laut tentunya bukan dalam hal penegakan hukum tapi lebih bertindak sebagai informan ketika menjumpai kapal-kapal yang dinilai mencurigakan. Informasi tersebut kemudian akan dikirim ke aparat berwenang. Metode ini sangat efisien dan mudah, namun memerlukan sistem penyampaian informasi atau pengaduan yang diatur sedemikian rupa karena informasi yang disampaikan terlebih dahulu harus dipastikan akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Dengan pengerahan people power (nelayan) ini maka personil penjaga laut kita akan bertambah lagi 1,6 juta orang. Angka yang rasanya sudah cukup untuk menjaga laut kita yang luasnya mencapai 3,3 juta km2.
No comments:
Post a Comment