Akhir-akhir
ini isu Pemilihan Presiden (Pilpres) lagi hangat-hangatnya diceritakan.
Berbagai argument dan opini saling melengkapi dan bahkan ada yang saling menegasi
mengenai kondisi ideal Presiden Indonesia kedepan. Tidak jarang orang-orang
mengeluarkan pendapatnya lebih mengarah pada kepentingan dan mengarahkan
pilihannya kepada orang yang mampu mempertahankan kepentingan itu dikala mereka terpilih.
Namun
jika kita ingin mengkaji lebih dalam mengenai capres ideal tentu banyak yang
sepakat bahwa capres ideal adalah mereka yang memiliki Visi yang jelas terhadap
perbaikan bangsa. Namun bagaimana sebenarnya Visi yang sesuai dengan kebutuhan
negeri kita ini, jika penulis diberi kesempatan untuk menjawab, maka penulis
pasti mengatakan bahwa capres ideal adalah mereka yang memiliki Visi
pembangunan KELAUTAN. Isu kelautan sangat relevan dengan kondisi bangsa, karena
70% wilayah kita sebenarnya berupa laut, ditambah lagi dengan jumlah pulau yang
berkisar 17.508 Pulau dan garis pantai sepanjang 81.000 km, tentu angka itu
bukan jumlah yang sedikit dan tentu memerlukan strategi pengelolaan yang baik.
Sponsored By:
Visi
Kelautan sebenarnya sudah lama menjadi jargon kampanye, visi
ini sudah mulai di release oleh para kandidat semenjak Jaman Gusdur, namun
secara harfiah pembangunan Kelautan belum mencapai esensi yang diharapkan.
Tidak sedikit kebijakan Kelautan yang justru lebih mengarah ke sektor Konsumsi
semata (Perikanan) sementara potensi laut kita sebenarnya bukan hanya konsumsi,
namun juga punya potensi lainnya seperti eko wisata, pertambangan bawah laut,
perlindungan laut, sumber perhiasan, sumber obat-obatan,bahkan energi laut
yang berupa energi kinetik gelombang dan
angin dan banyak energi alternatif lainnya seperti OTEC yang sama sekali tidak
tergali. Selain potensi juga tertinggal berjuta masalah dalam aspek kelautan
ini, Kemiskinan dan keterbelakangan yang selama ini sudah menjadi kondisi
identik dengan penduduk pesisir, terbengkalainya pulau-pulau kecil terutama
pulau terluar yang berakibat pada adanya klaim negara lain, kondisi ini juga
ditambah dengan rendahnya konektivitas antar pulau, jangan dulu bicara
konektivitas antar pulau kecil, berbicara mengenai arus barang dan jasa antar
pulau besar (jawa,kalimantan , sulawesi,maluku dan papua) masih berbiaya sangat
tinggi dengan waktu penyampaian barang dan jasa yang juga cukup lama.
Berdasarkan
fakta yang ada, biaya angkut barang dari makassar ke surabaya masih jauh lebih
mahal dibanding biaya angkut ke singapura, ditambah lagi waktu yang dibutuhkan
bisa sampai 28 hari. Ini bisa dibayangkan jika yang diangkut adalah komoditas
perikanan, dengan waktu 28 hari pengangkutan laut maka kualitas hasil perikanan
dipastikan bisa menurun.
Selain
itu, arah kebijakan para presiden sebelumnya masih terlalu banyak mengarah ke
daratan. Hal ini berimplikasi pada semakin tingginya degradasi lingkungan di
daratan karena sudah hampir se abad semenjak Indonesia merdeka di ekstraksi
secara besar-besaran. Sehingga tidak ada alasan lain kecuali menjadikan sektor
kelautan sebaga MASA DEPAN BANGSA.
Dengan sedikit di anak tirikannya sektor kelautan ini, maka bisa dikatakan
bahwa sektor kelautan masih perawan dari ekstraksi tangan-tangan jahil.
Tentu kita tidak bisa menafikan bahwa di lautpun saat ini sudah banyak terjadi
kerusakan, namun justru kerusakan itu terjadi karena kita selama ini tidak
pernah memperhatikan laut kita.
Kondisi
yang kronik lainnya adalah masih dijadikannya sektor kelautan sebagai sub
sektor dari PERTANIAN, sudah pasti ini paradigma pembangunan yang salah. Karena
urusan kelautan sangat jauh berbeda dengan kelautan. Mengelola laut jauh sekali
berbeda dengan darat karena kompleksitas di wilayah laut dan pesisir jauh lebih
tinggi, ditambah lagi sektor kelautan sebenarnya tidak melulu ke proses culture
(budidaya). Didalam urusan kelautan begitu banyak urusan mengenai pengelolaan
sumber daya nir hayati, sebuah gambaran bahwa kelautan sama sekali tidak
berhubungan dengan PERTANIAN.
Untuk
itu kedepan perlu ada terobosan baru dari Presiden baru, dia harus berani
dengan lantang mengatakan bahwa kita bukan negara AGRARIS tapi kita adalah
negara MARITIM. Dengan demikian bisa diyakini bahwa konsep pembangunan
Indonesia sudah kembali ke khittahnya. SEMOGA.........
Written By;
Yusli Sandi,S.Kel,M.Si
Kasubag Program
Dinas Kelautan dan Perikanan
Kab. Bulukumba
No comments:
Post a Comment